wartamoro.com, Menteri Komunikasi dan Teknologi Informasi ( Menkomdigi Meutya Hafid menyebut bahwa pemerintah sedang merencanakan lelang spektrum frekuensi di 2,6 dan 3,5 gigahertz (GHz). Selain itu, mereka juga berupaya memperluas infrastruktur seperti jaringan serat optik dan kabel bawah laut guna mendorong percepatan transformasi digital di Indonesia.
Tahap selanjutnya yang diambil meliputi penggabungan sektor industri. telekomunikasi dan perkembangan pusat data nasional masih terbatas dalam menunjang integrasi kecerdasan buatan yang maksimal.
Karena itu, di sektor infrastuktur digital, politisi dari Partai Golkar tersebut menyoroti kesulitan utama terkait pemerataan koneksi antara 17.000 pulau yang ada di Indonesia.
"Ini merupakan langkah maju, namun juga mengingatkan kita akan besarnya tantangan dalam menciptakan koneksi yang cepat dan handal di seluruh 17.000 pulau di Indonesia," ujar Meutya saat menjadi pembicara pada acara internasional "Machines Can See 2025" yang diselenggarakan di Dubai, Uni Emirat Arab, Rabu (23/4/2025).
Masalah diaspora digital pun ikut diperbincangkan, Meutya mengatakan bahwa saat ini terdapat kurang lebih delapan juta orang Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri, dengan jumlah 20.000 dari mereka berkarier di Silicon Valley.
Dalam rangka mewujudkan semangat inklusivitas, Indonesia saat ini sedang merancang sentra-sentra unggul dalam teknologi AI di berbagai kota seperti Bandung, Surabaya, serta Papua.
"Membangun sentra unggul dalam AI di Papua amat vital bagi warga Indonesia guna membuktikan bahwa AI, kami yakin inklusivitas sungguh-sunguh diperlukan saat mendiskusikan AI," katanya.
Sebaliknya, Meutya mengatakan bahwa Indonesia tengah memasuki tahap yang sungguh penting dari sudut pandang demografi, digital, serta geopolitik.
Dengan lebih dari 212 juta pengguna internet yang masih aktif serta menempati posisi ketiga sebagai negara dengan populasi terbesar di planet ini, Indonesia bertekad untuk turut serta secara proaktif dalam mengarahkan arah masa depan teknologi global.
Meutya pun menyoroti persamaan pendekatan yang dikembangkan Indonesia bersama negara-negara BRICS untuk membentuk lingkungan AI yang bertanggung jawab.
Pusat perhatiannya meliputi kesetaraan akses, memperkuat sudut pandang dunia selatan, serta menggunakan kecerdasan buatan untuk mengatasi masalah-masalah aktual yang dihadapi oleh masyarakat.
"Inisiatif Indonesia dalam dialog BRICS terus meliputi masalah-masalah seperti mengurangi jurang digital, mendorong solusi desa pintar, serta menjamin keamanan data, termasuk pengawasan bencana menggunakan teknologi AI, pertanian modern, dan diagnosis kesehatan jarak jauh," kata Meutya.
Selanjutnya, Meutya menyatakan bahwa pendidikan, kekuatan pangan, serta peningkatan fasilitas umum merupakan tiga area utama yang menjadi fokus pemerintah Indonesia.
Akibatnya, pemerintah mengembangkan aplikasi kecerdasan buatan guna mendukung ketahanan pangan, program bantuan sosial yang direncanakan dirilis pada Agustus 2025, serta menyediakan layanan kesehatan gratis sebagai bagian dari fasilitas umum bagi masyarakat. Selain itu, mereka juga berencana melahirkan sembilan juta profesional di bidang teknologi digital menjelang tahun 2030.
"Selain itu, pendidikan adalah kepercayaan utama yang dianut oleh Indonesia, sebab dengan adanya AI, kami yakin bahwa AI bukanlah segalanya; orang-orang yang menciptakan dan mengendalikan AI harus jauh lebih cerdas daripada teknologi tersebut," imbuhnya.
Dalam kesempatan tersebut, mantan Ketua Komisi 1 DPR RI juga menekankan bahwa masa depan kecerdasan buatan (AI) tidak hanya milik sebagian negara saja, melainkan merupakan warisan bersama seluruh umat manusia.
Meutya mendorong pentingnya pembangunan lingkungan AI yang bernalar, merata, serta menggambarkan keragaman global.
"Teknologi seharusnya merefleksikan keragaman planet ini, bukan sekadar kepentingan segelintir orang," tegasnya.
Posting Komentar